LINTASCAKRAWALANEWS.COM, TANGERANG – kamis (19/11/2026) Pelaksanaan proyek pembangunan saluran drainase menggunakan beton pracetak (U-Ditch) di wilayah, Kampung/laksana Rt,02/03 desa laksana kecamatan pakuhaji kabupaten tangerang, menuai sorotan tajam dari masyarakat dan pemerhati pembangunan.
Proyek yang bersumber dari anggaran yang tidak jelas, ini diduga dikerjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis yang ditetapkan Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lokasi pada Hari kamis 19,11,2026, ditemukan sejumlah kejanggalan teknis yang berpotensi mengurangi kualitas serta daya tahan konstruksi saluran air tersebut. Beberapa temuan utama di lapangan meliputi:
Pemasangan Tanpa Lantai Kerja / Hamparan Pasir: Unit U-Ditch diletakkan langsung di atas dasar galian tanpa proses pemadatan, pengeringan air (dewatering) maupun pemberian lapisan lantai kerja mortar agregat yang memadai.
Konstruksi Tidak Presisi: Sejumlah elemen U-Ditch terpasang dalam kondisi miring, tidak sejajar, dan memiliki celah renggang pada sambungan antarunit tanpa pengisian nat semen yang maksimal. Kualitas Material Dipertanyakan: sebagian material beton pracetak yang digunakan ditemukan beberapa bagian yang sudah retak atau pecah sebelum difungsikan minimnya transparansi dan K3: Di area proyek tidak terpasang papan informasi kegiatan secara jelas, serta para pekerja di lapangan terlihat mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seperti penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan rambu pengaman galian Perwakilan warga/aktivis setempat junet.
Menyayangkan lemahnya fungsi pengawasan dari konsultan pengawas maupun dinas terkait terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor pelaksana Setiap 3 infrastruktur yang menggunakan uang rakyat wajib dikerjakan secara transparan dan mematuhi spesifikasi teknis agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Jika dibiarkan asal-asalan seperti ini, saluran akan cepat ambles dan berpotensi memicu banjir kembali, “ujar junet dalam keterangannya”, (kamis 19/11/2026)
Melalui rilis ini, masyarakat dan elemen kontrol sosial mendesak pihak Dinas Terkait Dinas Perkim / Inspektorat untuk segera turun ke lokasi melakukan evaluasi menyeluruh, menguji mutu material, serta memberikan teguran hingga sanksi tegas kepada pihak rekanan apabila terbukti terjadi penyimpangan kontrak.
( Penulis, ASMAWI LCN )






