LINTASCAKRAWALANEWS.COM, | BANTEN “WARTA REFORMASI”_Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PUSAKA secara resmi mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap proyek Preservasi Jalan Raya Anyer – Cilegon – Pasauran – Labuan Tahun Anggaran 2025–2027. Proyek strategis nasional bernilai kontrak fantastis ini dikerjakan oleh PT Duta Mas Indah dengan konsultan pengawas PT Surya Marzq Konsultindo KSO PT Seecons.
Desakan ini disampaikan menyusul ditemukannya oleh LSM PUSAKA sejumlah indikasi pelanggaran regulasi yang diduga bersifat fatal, penyimpangan spesifikasi teknis, hingga dugaan kecurangan (fraud) di lapangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara serta mengancam mutu infrastruktur.
Ketua Tim Investigasi LSM PUSAKA, Kamson menyatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi resmi kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Banten serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.1 Wilayah II Banten. Namun, sampai dengan hari ini surat dan upaya konfirmasi tersebut menurutnya tidak kunjung mendapatkan respons positif. Selasa, (17/11/2026).
Melalui surat resmi bernomor 148/DPP LSM-PUSAKA/XI/2026, LSM PUSAKA mendesak instansi pengawas pusat untuk mengambil langkah-langkah tegas diantaranya :
– Menurunkan tim auditor khusus untuk uji petik (core drill) dan audit forensik mutu material.
– Memeriksa pejabat terkait, termasuk PPK, Satker, hingga Kepala BPJN Banten atas dugaan kelalaian pengawasan (negligence).
– Menerbitkan Perintah Penghentian Sementara Pekerjaan (Stop Work Order) melalui mekanisme Show Cause Meeting (SCM) hingga standar keselamatan kerja terpenuhi 100%.
– Menjatuhkan sanksi tegas berupa blacklist (daftar hitam) kepada penyedia jasa dan konsultan pengawas jika terbukti melakukan manipulasi dan pembiaran fatal.
LSM PUSAKA berkomitmen untuk terus mengawal selama proyek tersebut berlangsung demi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Provinsi Banten
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Banten, maupun Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Cq. Auditor Utama Keuangan Negara III / BPK Perwakilan Provinsi Banten, Inspektur Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum belum dapat dimintai keterangan maupun tanggapan atas persoalan yang menjadi sorotan tersebut.
( Romi )






