LINTASCAKRAWALANEWS.COM, TANGERANG – Pekerjaan pembangunan saluran drainase menggunakan beton pracetak jenis U-Ditch di Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran sebesar Rp99.259.000 tersebut dikerjakan oleh CV Arta Winaya Block dan diduga minim pengawasan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang.
Berdasarkan hasil pemantauan di lokasi, sejumlah pekerja mengaku tidak mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Mereka menyebut hanya menjalankan pekerjaan sesuai arahan yang diterima. senin (09/11/2026)
“Kami tidak tahu siapa pemilik kegiatan proyek APBD tahun 2026 ini, Bang. Kami hanya bekerja, diutus untuk menggali sepanjang 70 meter dengan kedalaman sekitar 40 sentimeter,” ujar salah seorang pekerja saat ditemui di lokasi.
Sementara itu, Sekretaris Desa Tamiang, Agus, saat dikonfirmasi menyebut nama Bernat sebagai pihak yang diduga terkait dengan kegiatan tersebut.
“Kalau tidak salah, kegiatan itu punya media Pak Bernat, Kang, dari dinas,” ujar Agus kepada Ketua PWGK-KRESEK Kabupaten Tangerang, Alex Sibti.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian dan masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak Bernat maupun instansi terkait untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
Menanggapi kondisi itu, Ketua PWGK-KRESEK Kabupaten Tangerang, Alex Sibti, menyayangkan dugaan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Menurut Alex, pengawasan langsung dari PPTK maupun pihak pelaksana sangat penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, ketentuan kontrak, serta prosedur yang berlaku.
“Kami meminta Kepala DPPP Kabupaten Tangerang segera menurunkan PPTK untuk melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi. Jangan hanya mengandalkan laporan di atas meja. Pengawasan harus dilakukan secara nyata agar kualitas pekerjaan dan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Alex.
Ia juga berharap adanya rotasi pejabat di lingkungan DPPP Kabupaten Tangerang dapat menjadi momentum peningkatan kinerja, khususnya dalam pengawasan proyek pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, setiap laporan masyarakat maupun temuan dari elemen kontrol sosial harus ditindaklanjuti secara profesional dan transparan.
“Kontrol sosial merupakan bagian dari fungsi pengawasan publik. Pemerintah daerah harus terbuka terhadap kritik dan laporan masyarakat. Kami berharap PWGK-KRESEK sebagai bagian dari kontrol sosial dapat menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mengawal pembangunan serta penggunaan anggaran daerah,” pungkasnya.
(Sunber : Ketua Pokja Wartawan Gunung Kaler -Kresek )
