LINTASCAKRAWALANEWS.COM, BENGKULU – Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Ormas Organisasi Masyarakat Bengkulu Bersatu (OMBB), M. Diamin, melaksanakan kunjungan kerja kedinasan ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
Kunjungan kerja resmi ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan program kerja organisasi yang sah, berbadan hukum, dan diakui oleh negara guna menjalankan fungsi kontrol sosial kemasyarakatan di sektor pendidikan daerah.
Kedatangan rombongan MPN OMBB disambut langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Bapak H. Zulhendri, S.Sos., M.Pd., yang dalam kesempatan tersebut juga mewakili unsur sinergi pendidikan di tingkat Provinsi Bengkulu.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, pihak Dinas Pendidikan menyambut baik kehadiran Ormas OMBB. Pihak dinas menyampaikan apresiasi yang tinggi serta berharap agar hubungan kemitraan strategis dan pengawasan sosial edukatif ini dapat berjalan secara berkesinambungan demi kemajuan mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu.
Ketua Umum MPN OMBB, M. Diamin, menjelaskan bahwa kunjungan kerja menjelang akhir tahun ini merupakan agenda rutin organisasi yang wajib dilaksanakan. Output dari giat lapangan dan pemantauan ini nantinya akan disusun secara struktural sebagai laporan kinerja tahunan organisasi. Laporan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri di tingkat pusat, maupun Badan Kesbangpol di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
“Sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki legalitas hukum sah dari negara, kami berkomitmen untuk terus mengawal jalannya roda pemerintahan, termasuk di sektor pendidikan melalui fungsi kontrol sosial yang konstruktif,” ujar M. Diamin.
Dalam kunjungan dinas kali ini, Ketua Umum MPN OMBB turut didampingi oleh perwakilan jurnalis media nasional dari Infosiberindonesia.com, Endang Susianti, guna memastikan transparansi publikasi dan keterbukaan informasi atas setiap kegiatan kemitraan yang dilakukan bersama instansi pemerintah.
( Redd )
