LINTASCAKRAWALANEWS.COM, || Awal tahun 2025 ini, masyarakat di kejutkan oleh beberapa problematika yang membuat masyarakat resah baik secara nasional ataupun secara lingkungan terdekatnya.Kamis (05/02/2025)
Masyarakat yang majemuk yang sudah mengandalkan kehidupannya dari berbagai aspek ekonomi sudah terdidik secara alami dari masa ke masa.
Keseharian kehidupan masyarakat secara sosio-ekonomi ini, dalam memperkarsai kebutuhan hajat hidupnya yang terakomodir oleh pemerintah secara nasional-daerah-kota hingga ke desa. Maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah memberikan hak masyarakat dalam menikmati fasilitas negaranya.
Hak yang merata di rasakan oleh masyarakat berlandaskan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” pada sila ke lima Pancasila.
Kebutuhan hajat masyarakat terbilang sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gas LPG yang di kelola oleh SPBE menjadi sumber kebutuhan yang masuk kedalam kebutuhan primer-skunder.
Namun, masyarakat di kejutkan dengan kelangkaan yang penyebabnya dari berbagai aspek bidang yang mengelolanya. Bisa saja distribusinya, bisa juga produksinya. Maka dari hal tersebut, menggugah Deni Nopiana, selaku ketua DPD Desa Bersatu untuk angkat bicara soal kelangkaan Gas.
Deni yang sudah tidak asing lagi dalam kancah perpolitikan daerah ataupun nasional memberikan alternatif kepada negara soal pengeloalan Gas LPG
“Sudah saatnya kementrian ESDM melalui pertamina menggandeng BUMDesa sebagai ujung tombak distribusi gas”
BUMDesa yang di kelola oleh tenaga ahli profesional yang telah mengikuti uji kompetensi dari badan atau lembaga yang berfokus meningkatkan profesionalisme pemerintahan desa. Maka, BUMDesa menjadi solusi cemerlang dalam meningkatkan kemandirian Desa dalam mengakomodir Sosio – ekonomi desa. Apalgai jika teknis bumdes di kelola secara bersama melalui badan yang disebut BUMDESMA.
Hal tersebut akan sepenuhnya memberikan manfaat dan jalan keluar bagi rantai distribusi agar subsidi menjadi tepat sasaran.
Sekali lagi desa harus di berikan kepercayaan sehingga hal tersebut menjadi kekuatan bagi desa di seluruh Indonesia khususnya wilayah Provinsi Banten.
Tegas ungkap ketua DPD Desa Bersatu dalam menyikapi hal-hal yang menciptakan pemerintahan desa sesuai dengan cita-cita yang termaktub dalam UUDesa sebagai landasannya. (RN/Red)
