LINTASCAKRAWALANEWS.COM, TANGERANG – Sejumlah warga pendatang yang bermukim di kawasan Kabupaten Tangerang, khususnya di wilayah Sepatan dan Rajeg, mengeluhkan sulitnya akses untuk memasukkan anak ke sekolah negeri. Padahal, janji kampanye Gubernur Banten saat ini, Andra Soni, menjanjikan pendidikan gratis bagi seluruh warga Banten. Namun, kenyataan di lapangan jauh dari harapan.
Keluhan tersebut muncul dari para warga yang sebelumnya tinggal di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Mereka mengaku mengalami penolakan saat mendaftarkan anak ke SMP atau SMA negeri meskipun telah berdomisili dan bersekolah SD di wilayah yang sama. Penolakan itu diduga terkait praktik pungutan liar (pungli) dan nepotisme.
“Diminta uang pelicin Rp2-3 juta untuk SMP negeri dan Rp3-6 juta untuk SMA negeri, bahkan diminta bawa nama Jaro (tokoh informal setempat) sebagai syarat tak tertulis,” ujar salah satu wali murid pendatang, Selasa (24/06/2025).
Permintaan surat domisili dari RT/RW pun tidak luput dari pungutan liar. Warga dimintai uang sekadar untuk surat pengantar, bahkan untuk yang nilainya hanya Rp30 ribu pun ditolak jika tidak ada “kenalan”.
Praktik semacam ini memperparah citra dunia pendidikan di wilayah Tangerang Utara, terutama di jalur Pantura seperti Sepatan dan Rajeg. Belum lagi, pengadaan seragam dan buku di sekolah negeri yang diwajibkan dibeli dari pihak sekolah, dengan harga yang jauh lebih mahal dibanding di pasaran.
“Sekolah negeri jadi seperti milik pribadi, harus bawa uang dan koneksi. Padahal itu milik rakyat,” lanjut wali murid tersebut.
Pihak warga mendesak agar Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Inspektorat, bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan melakukan audit dan penindakan tegas terhadap sekolah-sekolah negeri yang terindikasi melakukan praktik pungli dan nepotisme.
“Kalau dibiarkan, pendidikan di daerah ini akan terus rusak. Bukan tempat belajar, tapi jadi ladang bisnis oknum kepala sekolah, guru, bahkan Jaro,” tegasnya.
Warga berharap, janji kampanye gubernur untuk mewujudkan “Sekolah Gratis di Banten” tidak sekadar slogan kosong. Perlu reformasi serius, sanksi tegas, hingga pemecatan bagi oknum sekolah yang mencoreng dunia pendidikan.
(Syarip Hidayat)
